CekFakta #33 Kontroversi Kebijakan Facebook soal Hoaks Politikus

Reporter:
Editor:

Angelina Anjar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • CEO Facebook Mark Zuckerberg tiba untuk bersaksi di depan sidang bersama Komite Perdagangan dan Energi dari Dewan Perwakilan Rakyat AS, di Capitol Hill di Washington, 10 April 2018. Mark Zuckerberg bersaksi terkait penggunaan data pengguna Facebook untuk pemilu Amerika 2016. (AP Photo/Andrew Harnik)

    CEO Facebook Mark Zuckerberg tiba untuk bersaksi di depan sidang bersama Komite Perdagangan dan Energi dari Dewan Perwakilan Rakyat AS, di Capitol Hill di Washington, 10 April 2018. Mark Zuckerberg bersaksi terkait penggunaan data pengguna Facebook untuk pemilu Amerika 2016. (AP Photo/Andrew Harnik)

    • Facebook baru saja mengumumkan kebijakan terbarunya soal cek fakta. Tokoh politik yang menyampaikan kabar bohong tak akan ditandai di platform itu. Kebijakan ini tentu menyulut pro dan kontra, apalagi menjelang Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun depan. Salah satu kandidat Presiden AS bahkan secara sengaja membuat iklan yang berisi klaim palsu soal Mark Zuckerberg, untuk mengkritik kebijakan Facebook tersebut.
    • Tak hanya Facebook, platform-platform media sosial lain juga rata-rata memiliki kebijakan yang membingungkan dalam memerangi misinformasi. YouTube membiarkan video palsu yang memperlihatkan adegan kekerasan tetap mejeng di platformnya. Sementara Twitter telah menyatakan tidak akan menghapus cuitan yang berisi informasi palsu jika cuitan itu dianggap menarik oleh pengguna lainnya.

    Selamat hari Jumat, pembaca nawala CekFakta Tempo! Apakah Anda salah satu pengguna setia media sosial? Jika ya, berhati-hatilah terhadap berbagai konten yang tersebar di dalamnya. Mulai dari Facebook, YouTube, hingga Twitter, memang memiliki kebijakannya masing-masing terkait misinformasi. Namun, dengan berbagai alasan, mulai dari politis hingga bisnis, kabar hoaks yang berseliweran di platform mereka itu tak diperlakukan serupa. Sebenarnya, apa latar belakang berbagai perbedaan kebijakan itu?  

    Apakah Anda menerima nawala edisi 18 Oktober 2019 ini dari teman dan bukan dari email Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.

    Nawala edisi ini ditulis oleh Angelina Anjar Sawitri dari Tempo Media Lab.

    MENYOAL KEBIJAKAN FACEBOOK SOAL HOAKS DARI POLITIKUS 

    Pada awal Oktober 2019 kemarin, salah satu kandidat Presiden Amerika Serikat dalam Pemilihan Umum AS 2020, Joe Biden, berkirim surat kepada Facebook. Biden yang juga merupakan Wakil Presiden AS itu meminta Facebook menghapus iklan yang dibuat oleh tim kampanye Presiden AS Donald Trump—yang maju kembali dalam Pemilu AS 2020—karena memuat tuduhan palsu. Iklan itu menuding bahwa Biden berjanji memberikan US$ 1 miliar kepada Ukraina sebagai imbalan karena telah memecat jaksa penuntut yang menyelidiki perusahaan anak Biden.

    Menurut penelusuran fakta oleh dua organisasi pemeriksa fakta yang bermitra dengan Facebook—yang juga telah tersertifikasi oleh International Fact-Checking Network—yakni Politifact dan Factcheck.org, klaim soal janji Biden kepada Ukraina itu keliru. Dengan adanya fakta itu, perusahaan milik Mark Zuckerberg tersebut seharusnya mengabulkan permintaan Biden.

    Mengapa? Merujuk pada pedoman iklan Facebook, poin ke-13 dari 32 larangan dalam pedoman tersebut menyatakan bahwa iklan di Facebook tidak boleh mengandung misinformasi. Penjelasannya, “Facebook melarang iklan yang berisi klaim yang sudah dibantah oleh organisasi pemeriksa fakta atau, dalam keadaan tertentu, klaim yang sudah dibantah oleh organisasi dengan keahlian khusus.”

    Namun, yang membingungkan, iklan kampanye Trump itu, oleh Facebook, dianggap tidak melanggar satu pun kebijakan mereka. Alasannya, iklan politikus dikecualikan dari pengecekan fakta oleh organisasi pemeriksa fakta. "Pendekatan kami didasarkan pada kepercayaan mendasar Facebook dalam kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap proses demokrasi," kata Direktur Kebijakan Publik untuk Pemilu di Dunia Facebook, Katie Harbath.

    Facebook Diam-diam Mengubah Kebijakannya

    Jurnalis senior AS, Judd Legum, mengatakan bahwa Facebook secara diam-diam mengubah pedoman iklannya tak lama setelah mereka mengeluarkan kebijakan untuk mengecualikan pernyataan tokoh politik dari pengecekan fakta pada akhir September lalu. Saat itu, Facebook mengumumkan bahwa unggahan yang berisi omongan politikus—apapun bunyinya, baik yang mencerahkan maupun yang menyesatkan—dikecualikan dari pengecekan fakta oleh organisasi pemeriksa fakta yang menjadi mitra Facebook.

    Facebook beralasan tidak etis bagi mereka untuk menjadi wasit dalam berbagai diskusi soal politik, yang mana hal ini baik untuk demokrasi karena bisa mendorong adanya pengawasan oleh publik. Menurut Facebook, penggunalah yang harus menjadi wasit bagi diri mereka sendiri untuk menyaring pernyataan politikus.

    Meskipun begitu, menurut Vice President of Global Affairs and Communications Facebook, Nick Clegg, jika seorang tokoh politik membagikan konten yang sebelumnya sudah dibantah oleh organisasi pemeriksa fakta, konten itu akan diminimalisir penyebarannya—bukan dihapus—dan diberi label sesuai hasil pengecekan fakta.

    Bagaimana dengan iklan politikus di Facebook? Clegg menyatakan kebijakan untuk mengecualikan omongan tokoh politik itu tidak berlaku dalam iklan berbayar. Artinya, ketika politikus beriklan di Facebook, mereka tetap harus mematuhi pedoman komunitas Facebook di mana konten yang berisi misinformasi yang dapat memicu perkelahian bahkan kekerasan dilarang. Pernyataan Clegg ini berbeda dengan respons Facebook terhadap permintaan Biden.

    Entah kapan tepatnya Facebook membebaskan politikus dari larangan iklan tidak boleh mengandung misinformasi. Yang pasti, sebelum aturan ini diberlakukan, poin ke-13 dari 32 larangan dalam pedoman iklan Facebook memuat aturan yang lebih tegas untuk memerangi misinformasi. Dalam poin itu, Facebook menyatakan bahwa iklan tidak boleh mengandung konten yang salah dan menyesatkan.

    Iklan Hoaks yang Disengaja

    Salah satu pesaing Trump dalam Pemilu AS 2020, Elizabeth Warren, berulang kali menyatakan kegeramannya terhadap Facebook yang menurutnya, membiarkan politikus mengiklankan kebohongan di platformnya. Warren pun akhirnya sengaja membuat iklan di Facebook yang berisi informasi palsu untuk melihat apakah iklan itu disetujui. “Ternyata, iklan tersebut disetujui dengan cepat dan saat ini sedang berjalan di Facebook,” ujar kandidat dari Partai Demokrat AS itu di akun Twitter resminya pada 12 Oktober 2019.

    Iklan yang dibuat oleh senator AS dari Massachusetts itu diawali dengan narasi bahwa Facebook dan Zuckerberg meng-endorse Trump dalam Pemilu AS 2020. Namun, Warren kemudian mengatakan bahwa klaim itu tidak benar meskipun, di akhir iklannya, dia berkata, “Facebook pernah satu kali membantu pemenangan Trump. Saat ini, mereka sengaja memperbolehkan kandidat untuk menebar kebohongan terhadap orang Amerika. Inilah saatnya meminta Mark untuk bertanggung jawab.”

    Dalam kasus pembiaran terhadap pernyataan politikus ini, Facebook mungkin memiliki niat yang baik untuk menjunjung demokrasi dan kebebasan berbicara. Dalam pidatonya di Georgetown University, AS, pada 17 Oktober kemarin, Zuckerberg berkata, “Kami tidak mengecek fakta pernyataan tokoh politik bukan karena ingin membantu mereka, tapi karena seseorang seharusnya mampu menilai sendiri pernyataan seorang tokoh politik.”

    Sekilas, pernyataan Zuckerberg ada benarnya. Tapi mungkin dia lupa dengan isu yang lebih penting, yakni apa isi dari pernyataan itu, apa tujuan pernyataan itu diiklankan, dan akan seperti apa efeknya. Jangan lupa bahwa informasi palsu yang tersebar di Facebook turut andil dalam terciptanya persekusi terhadap orang Rohingya. Jangan lupa pula bahwa misinformasi yang ada di Facebook soal vaksin bisa membuat banyak ibu menjadi antivaksin.

    Sudah seharusnya Facebook menyadari bahwa tidak semua penggunanya mampu dan mau menyaring informasi yang mereka terima. Dengan membiarkan klaim palsu para politikus berseliweran di platformnya, Facebook telah membiarkan penyebaran disinformasi.

    MEDIA SOSIAL VERSUS MISINFORMASI

    Dalam beberapa pekan terakhir, seiring dengan merebaknya pro dan kontra soal kebijakan Facebook terkait pernyataan politikus, perdebatan tentang konten apa yang mesti dibiarkan dan apa yang harus dihapus oleh platform-platform media sosial juga mengemuka. Bagaimana sebenarnya kebijakan platform-platform itu terkait misinformasi?

    - Sebuah konferensi yang dibuat oleh pendukung Donald Trump memutar video palsu yang memperlihatkan Presiden AS itu sedang menembaki jurnalis dan pihak oposisi, seperti Bernie Sanders, Maxine Waters, Barack Obama, Hillary Clinton, dan sebagainya. Video itu pertama kali beredar di YouTube pada September 2018. Namun, hingga kini, YouTube belum menghapusnya dan hanya membatasi peredarannya. Sementara Twitter telah menangguhkan akun seorang meme creator yang terkait dengan pembuat video itu. Namun, alasannya adalah pelanggaran hak cipta, bukan karena mengunggah konten kekerasan.

    - Twitter membuat pernyataan pada 15 Oktober 2019 kemarin bahwa tidak ada pemimpin di dunia ini yang dikecualikan dari pedoman komunitas mereka, terutama jika mempromosikan terorisme atau kekerasan. Lalu, mengapa Trump tetap dibiarkan mencuit? Twitter menyatakan akan menindak unggahan apapun yang mendukung terorisme, kekerasan, eksploitasi anak, dan isu-isu yang melanggar pedoman komunitas mereka, kecuali unggahan itu dianggap menarik oleh publik.

    - Beberapa karyawan Google meluapkan kemarahannya terhadap perusahaan mereka karena menghapus game yang memungkinkan pemain untuk berpartisipasi secara virtual dalam demonstrasi pro-kemerdekaan Hong Kong, “The Revolution of Our Times”, dari Google Play Store. Google menyatakan bahwa tindakan itu sesuai dengan kebijakan yang sudah lama mereka anut, yang melarang pengembang game mengkapitalisasi sebuah peristiwa sensitif, seperti konflik, tragedi, krisis, pembunuhan, gempa bumi, dan sebagainya.

    - TikTok, platform media sosial asal Cina, mengumumkan rencana mereka untuk membentuk sebuah komite dalam rangka memperbaiki pedoman moderasi kontennya, mulai dari masalah keamanan pengguna anak-anak, ujaran kebencian, misinformasi, hingga perisakan. Untuk mewujudkan rencana itu, TikTok menyewa firma hukum yang berbasis di AS, K&L Gates LLP, yang diperkuat mantan anggota kongres AS, Bart Gordon dan Jeff Denham.

    WAKTUNYA TRIVIA! 

    Berikut ini beberapa informasi soal disinformasi dan upaya menangkalnya pekan ini yang mungkin terselip dari perhatian. Kami mengumpulkannya untuk Anda.

    - Pertarungan antara mereka yang pro dengan demonstran Hong Kong dan yang pro dengan pemerintah Cina mulai bergeser ke ranah internal salah satu raksasa teknologi dunia, Google. Beberapa karyawan Google memulai perdebatan itu dengan mengunggah pesan solidaritas terhadap demonstran Hong Kong di milis dan papan pesan yang dapat dilihat oleh lebih dari 100 ribu karyawan Google lainnya. Sebelumnya, banyak karyawan yang kecewa dengan keputusan Google menghapus game yang pro dengan demonstran Hong Kong, “The Revolution of Our Times” dari Google Play Store.

    - Cina mulai mengembangkan mata uang kriptonya sendiri saat Libra, mata uang kripto yang dikembangkan Facebook, ditinggalkan para investornya karena tidak ingin bisnisnya ikut terseret dalam kontroversi Libra. Mata uang kripto ini akan didukung oleh platform pembayaran domestik Cina, di antaranya WeChat dan Alipay. Ini menunjukkan pengembangan mata uang kripto Cina selangkah lebih maju dibanding Libra yang saat ini belum didukung oleh platform pembayaran apapun di AS.

    - Departemen Kehakiman AS menjatuhkan hukuman terhadap pria 23 tahun asal Korea Selatan, Jong Woo Son, karena terbukti memproduksi, mempromosikan, serta mendistribusikan konten-konten pelecehan anak di situs bernama “Welcome to Video” di darkweb. Situs yang beroperasi sejak 2015 itu berisi lebih dari 250 ribu video, dengan data yang mencapai sekitar 8 terabyte. Selain Son, lebih dari 30 orang yang juga terkait dengan situs itu ditangkap dan diadili dengan hukum di negara asalnya masing-masing. 

    - Partai Demokrat AS secara agresif melancarkan berbagai upaya untuk menangkal campur tangan luar negeri dalam Pemilihan Umum AS pada 2020 serta membuat kampanye dan iklan untuk memerangi misinformasi yang semakin merajalela menjelang pemilu. Mereka menggunakan sebuah perangkat lunak baru untuk melacak disinformasi di Twitter dan meminta semua kandidat untuk mewaspadai berbagai berita palsu yang berseliweran menjelang debat kandidat Pemilu AS 2020.

    - Instagram meluncurkan sebuah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol data apa saja yang bersedia mereka bagikan kepada aplikasi pihak ketiga—tentunya data-data pribadi pengguna yang tersimpan di Instagram. Anda bisa membuka akun Instagram Anda dan masuk ke menu Pengaturan, Keamanan, lalu Aplikasi dan Situs Web untuk melihat aplikasi-aplikasi pihak ketiga mana saja yang diperbolehkan untuk mengakses data Anda.

    PERIKSA FAKTA SEPEKAN INI 

    Dalam sepekan ini, kami melakukan pemeriksaan fakta atas beberapa hoaks yang beredar. Buka tautan ke kanal CekFakta Tempo.co untuk membaca hasil periksa fakta berikut:

    Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini.

    Ikuti kami di media sosial:

    Facebook

    Twitter

    Instagram


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Menyebabkan Wabah Mirip SARS di Kota Wuhan, Cina

    Kantor WHO cabang Cina menerima laporan tentang wabah mirip SARS yang menjangkiti Kota Wuhan di Cina. Wabah itu disebabkan virus korona jenis baru.