1.360 Gedung Pemerintah Diasuransikan, Ini Preminya Per Tahun

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gestur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri Mulyani mengatakan, secara tahunan belanja negara hanya tumbuh sebesar 4,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh 11,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan

    Gestur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri Mulyani mengatakan, secara tahunan belanja negara hanya tumbuh sebesar 4,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh 11,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membayar uang premi sekitar Rp 21 miliar kepada 56 perusahaan asuransi. Uang ini digunakan agar 1.360 gedung milik Kementerian Keuangan bisa ditanggung 56 perusahaan asuransi ketika terjadi bencana alam hingga serangan teroris.

    “Minggu depan tanda tangan polis asuransi,” kata  Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 22 November 2019.

    Kerja sama asuransi ini resmi diteken antara Ditjen Kekayaan Negara dan 56 perusahaan asuransi yang tergabung dalam Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (BMN). Gedung Kementerian Keuangan menjadi uji coba pertama dengan nilai aset Rp 10,84 triliun.

    Anggota Komite Teknik Konsorsium Ika Dwinita Sofa mengatakan besaran premi yang harus dibayarkan pemerintah adalah 0,19 persen dari nilai aset sebuah gedung. Sehingga, Kementerian Keuangan membayar sekitar Rp 21,25 miliar setiap tahunnya untuk 1.360 gedung ini.

    Ika mengatakan tarif ini muncul dari sistem yang telah dibentuk oleh konsorsium. Mereka memiliki sistem yang bisa mengakumulasikan catatan historis kejadian bencana. Lalu, dikalkulasikan dengan total aset Kemenkeu. Maka, lahirnya anga 0,19 persen.

    Besaran premi ini telah disepakati pemerintah dan konsorsium. Meski begitu, besaran premi akan dikaji setiap setahun sekali. “Tapi kalau sudah ditetapkan di awal tahun, maka sepanjang tahun itu tak akan berubah,” kata Ika.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Uji Praktik SIM dengan Sistem Elekronik atau e-Drives

    Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan uji praktik SIM dengan sistem baru, yaitu electronic driving test system atau disebut juga e-Drives.